Tolak Dialog Versi Pemerintah


Dialog Papua- Jakarta perlu Difasilitasi Pihak Ketiga

JAYAPURA- Dialog Jakarta versi pemerintah pusat yakni dialog dalam rangka pembangunan di Provinsi Papua, seperti yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negera,beberapa hari lalu, dinilai tidak mampu untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua. Sebab persoalan Papua hanya bisa diselesaikan melalui dialog Jakarta Papua yang difasilitasi oleh pihak ketiga.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus HAM DPRP Laurenzius Kadepa,kepada Cenderawasih Pos (grup Radar Sorong), di ruang kerjanya, Jumat lalu (29/5/). Menurut Laurenzius Kadepa, dialog yang dimaksud oleh rakyat Papua adalah dialog yang menempatkan rakyat Papua dan pemerintah pusat, duduk sama tinggi, di negara netral yang tidak memiliki kepentingan apapun dengan Papua maupun dengan pemerintah indonesia, baik dari sisi bisnis politik dan lainnya.
“Dialog versi Presiden Joko Widodo tidak seirama dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Papua, dialog tersebut sama sekali tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua, malah akan menimbulkan persoalan baru saja di Papua,”ujarnya.
Kata kadepa, persoalan mendasar di Papua, yang harus diselesaikan oleh Jakarta, adalah dialog soal pelanggaran HAM masa lalu, persoalan ideologi, mengapa sampai Papua belum merasa bagian dari negara Indonesia, termasuk persoalan pelurusan sejarah soal Papua. Hal-hal inilah yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat melalui dialog yang bermartabat, duduk sama tinggi, di negera netral.
“Kapan Presiden ada ketemu rakyat Papua, pelaku sejarah, TPN-OPM, yang terjadi selama ini hanya ketemu dengan Bupati, anggota DPRP, para pejabat saja, itu tidak bisa disebut dialog dengan rakyat Papua,”ungkapnya.
Dijelaskan oleh Kadepa, andaikan dialog konstruktif dan bermartabat, seperti yang dicita-citakan oleh rakyat Papua, tidak terlaksanakan, maka sampai kapanpun persoalan mendasar di Papua, tidak akan pernah terselesaikan. Masyarakat Papua tidak akan mempercayai negara, kedua belah pihak akan hidup dalam situasi saling curiga.
Dalam kesempatan tersebut, Laurenzius kadepa, juga menilai jika Presiden Joko Widodo, hanya janji kosong soal penghormatan terhadap demokrasi dan HAM di Papua, sebab yang terjadi di lapangan, saat ini sangat berbeda dengan cita-cita dari Presiden Joko Widodo. Terbukti hampir setiap berita di media, tertulis soal penangkapan terhadap aktivis KNPB dan sebagainya, bahkan jurnalis asing juga ternyata tidak diiizinkan untuk masuk ke Papua.
“Saya heran, kok presiden bicara lain, sementara pejabat d ilapangan, seperti Kapolri dan Kapolda, tidak mampu menterjemahkan apa misi Presiden bagi rakyat Papua, buktinya banyak aktivis Papua, malah ditangkap, bahkan ruang demokrasi ditutup oleh aparat keamanan,”tegasnya.(cak/tri) – RadarSorong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s